Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang. musyawarah adalah forum rembuk yang dilakukan untuk membicarakan masalah dan potensi desa agar teridentifikasi dengan baik untuk memberikan arah yang jelas atas tindakan yang layak menurut skala prioritas dan dilaksanakan dalam mengatasi masalah atau memaksimalkan potensi yang dimiliki sebagai dasar program kerja pemerintah desa melaksanakan penganggaran dan kegiatan tahunan desa.

Maksud dan tujuan dari Musrenbang desa

Dilaksanakannya model perencanaan partisipatif di tingkat desa yang melibatkan semua komponen masyarakat, lembaga kemasyarakatan, swasta dan pemerintah desa/lembaga pemerintah lainnya yang ada di desa, sedangkan tujuan yang hendak dicapai dengan dilaksanakannya musrenbang desa adalah:

1. Menyepakati prioritas kebutuhan dan masalah yang sangat mendesak untuk direalisasikan dalam bentuk program maupun kegiatan pada tahun perencanaan/ tahun yang akan datang.
2. Menyepakati tim delegasi desa yang akan memaparkan masalah yang menjadi kewenangan daerah yang berada di wilayah desa pada forum musrenbang kecamatan

Dalam menentukan kesepakatan prioritas kebutuhan sebagaimana no (1) di atas dihasilkan tiga kesepakatan yang akan menjadi prioritas yaitu :

1. Menyepakati prioritas kegiatan yang akan dilaksanakan oleh desa yang akan dibiayai dari dana swadaya masyarakat dan atau dari pendapatan asli desa (PAD). Kegiatan yang mendesak untuk dilaksanakan dan sangat dibutuhkan oleh masyarakat banyak, namun kegiatan ini tidak dapat dibiayai dari dana ADD maupun Dana Desa, harus dimasukan sebagai prioritas kegiatan desa yang akan dilaksanakan sendiri oleh desa melalui swadaya masyarakat. Contoh kegiatan pembangunan mesjid/mushalla, penataan tempat pemakaman, pembangunan gapura desa dan lain-lain.
2. Menyepakati prioritas kegiatan yang akan dilaksanakan oleh desa yang akan dibiayai dari Alokasi Dana Desa (ADD) , Dana Desa (DD).
3. Menyepakati prioritas masalah daerah yang ada di desa yang menjadi kewenangan pemerintah daerah maupun pusat dan akan pada musrenbang kecamatan untuk diusulkan menjadi kegiatan yang dibiayai APBD pemerintah daerah kabupaten/kota maupun provinsi. Contoh pembangunan jalan desa yang berstatus jalan kabupaten atau provinsi, pembangunan saluran irigasi tersier maupun sekunder yang menjadi kewenangan pemerintah daerah.

   Akan tetapi ditengah pendemi ini untuk melaksanakan kegiatan tersebut di rubah menjadi musyawarah pembahasan daftar usulan prioritas 2022 khusus untuk anggaran yang akan di biayai oleh pemerintah pemkab Bojonegoro.

   sesuai kesepakatan menimbang dan melihat banyak aspek maka di sepakati

   1. Pembangunan Jembatan antar RT yaitu RT 11 dan RT 12.

   ini sangat penting sekali karena RT 12 terisolir jalan ke desa Blimbinggede dan misal melakukan mobilitas harus melewati desa ngraho dulu atau semakin jauh aksesnya.

   2. Pembangunan Taman Terbuka Hijau di RT 03

   sebagai daerah yang tergolong dengan pusat keramaian dan menimbang akan adanya perputaran ekonomi warga sekitar maka taman tersebut sangatlah penting untuk di prioritaskan

   3. Pembangunan jembatan antar kecamatan yatu RT 11 Desa Blimbinggede dengan Desa Geneng Kecamatan Margomulyo.

   hal  ini sangat di perlukan sebagai sarana mempercepat perputaran ekonomi antar wilayah sehingga dengan adanya jembatan ini maka masyarakat di RT 11 yag tergolong sedikit dalam akan semakin Ramai di segala sektor.